Pemuda Menggugat: Strategi Litigasi Iklim dari Eropa hingga Asia

Ringkasan. Dalam lima tahun terakhir, gelombang gugatan iklim yang dipimpin pemuda melahirkan preseden baru: pengakuan hak atas perlindungan dari dampak perubahan iklim, pengetatan target emisi jangka panjang, hingga penyelesaian struktural yang memaksa dekarbonisasi sektor transportasi. Artikel ini memetakan landscape utama di Eropa & Asia, merangkum toolkit litigasi, serta cara mendesain remedy yang dapat dieksekusi.

Peta Cepat 2021–2025: Preseden yang Mengubah Permainan

• Eropa (ECHR): Putusan KlimaSeniorinnen v. Switzerland (9 April 2024) menegaskan negara memiliki kewajiban efektif melindungi warga dari dampak serius krisis iklim di bawah Pasal 8 (hak atas kehidupan privat & keluarga). Pada hari yang sama, perkara Duarte Agostinho v. Portugal & 32 negara dinyatakan tidak dapat diterima—menarik garis batas soal yurisdiksi ekstra-teritorial dan exhaustion of remedies.
• Jerman: Neubauer v. Germany (2021) memenangkan pemuda; Mahkamah Konstitusi memerintahkan penguatan undang-undang iklim demi melindungi kebebasan generasi mendatang. Putusan ini menjadi pijakan gugatan lanjutan atas pelemahan target sektoral.
• Korea Selatan (Asia, tonggak baru): Mahkamah Konstitusi (29 Agustus 2024) menyatakan bagian dari UU Netral Karbon inkonstitusional karena tak menetapkan target 2031–2049, melanggar hak atas lingkungan sehat & membebankan beban berlebih ke generasi mendatang; legislatif diwajibkan memperbaiki paling lambat Feb 2026.
• India: Mahkamah Agung (M.K. Ranjitsinh, Maret/April 2024) menegaskan hak untuk bebas dari dampak buruk perubahan iklim sebagai hak fundamental yang bersumber dari Pasal 21 (hak hidup) & 14 (kesetaraan).
• Filipina: Komisi HAM (CHR) merampungkan Carbon Majors Inquiry (Mei 2022)—menyimpulkan emiten fosil punya tanggung jawab yang sedang berlangsung untuk menghormati HAM; temuan menjadi amunisi perkara HAM & pembuktian rantai pasok.
• Jepang: 16 pemuda menggugat 10 perusahaan listrik termal (Agustus 2024), menuntut pembatasan emisi berdasar standar ilmiah—perkara pemuda pertama di Jepang.
• Indonesia: Pengaduan 14 pemuda & kelompok terdampak ke Komnas HAM (Juli 2022) menuding negara abai memenuhi kewajiban HAM terkait krisis iklim.

Enam Pilar Strategi Litigasi Iklim yang Dipimpin Pemuda

1. Hak asasi & konstitusi: gunakan pasal hak hidup/privasi/lingkungan sehat (ECHR Pasal 8; India Pasal 21 & 14; Korea Pasal 35) untuk menuntut duty of protection & intergenerasional.
2. Uji kelayakan UU & kebijakan: serang kekosongan target jangka panjang (2031–2049), standar sains, dan mekanisme evaluasi—sebagaimana di Korea & Jerman.
3. Public trust & hak generasi mendatang: rangkai dalil bahwa negara wali amanat sumber daya bersama sehingga tak boleh mengunci emisi tinggi yang merampas kebebasan masa depan.
4. Korporasi & rantai nilai: gunakan temuan CHR Filipina untuk menegaskan human rights due diligence, misinformasi historis, dan kewajiban pemulihan—berguna dalam gugatan konsumen/sekurtas/CSR lintas negara.
5. Ekstra-teritorial & forum: belajar dari Duarte Agostinho: siapkan strategi domestik exhaustion, atau gunakan jalur HAM nasional/NHRI ketika yurisdiksi lintas negara sulit.
6. Pembuktian ilmiah: bangun jembatan sains-hukum (anggaran karbon, atribusi kejadian ekstrem, risiko kesehatan) + saksi ahli epidemiologi, klimatologi, ekonomi.

Desain Remedy yang “Nemplok di Tanah” (Dapat Dieksekusi)

• Deklaratif + perintah struktural: nyatakan pelanggaran & tetapkan kewajiban hasil (mis. target sektor/tiap tahun) plus tenggat revisi UU—model Korea.
• Peta jalan & pengawasan pengadilan: contoh penyelesaian pemuda di Hawaiʻi mewajibkan dekarbonisasi transportasi sampai 2045, unit khusus, dan laporan berkala ke pengadilan.
• Monitoring pascaputusan: eksekusi putusan ECHR diawasi Komite Menteri Dewan Eropa; kepatuhan Swiss masih diawasi—argumen penting untuk follow-up advokasi.

Studi Singkat

• Neubauer (Jerman): Mahkamah menilai UU Iklim membebankan beban tidak proporsional ke generasi muda; negara wajib memperinci lintasan emisi pasca-2030.
• Korea Selatan (2024): Hak atas lingkungan sehat dilanggar karena ketiadaan target 2031–2049; parlemen diperintah menambal celah sebelum 2026.
• India (2024): Hak untuk bebas dari dampak buruk perubahan iklim diakui sebagai hak fundamental—membuka pintu gugatan pemuda berikutnya.
• Jepang (2024): Gugatan pemuda atas korporasi—menyerang emisi korporasi sebagai pelanggaran hak & nuisance modern.
• Filipina (2022): CHR: Carbon Majors “mengetahui & mengaburkan” risiko iklim; rekomendasi memperkuat akuntabilitas korporasi.

Toolkit 90 Hari untuk Tim Advokasi

1. Hari 0–30 — Pemetaan hak & forum: inventaris pasal konstitusi/HAM (hak hidup, kesehatan, kesetaraan, lingkungan sehat), status yurisdiksi, dan standing pemuda; siapkan litigation tree (pemerintah vs korporasi).
2. Hari 31–60 — Berkas bukti: kompilasi carbon budget nasional, pathway sektoral, kajian atribusi cuaca ekstrem, serta witness statement pemuda (kesehatan, mata pencaharian, pendidikan).
3. Hari 61–90 — Draf gugatan & remedy: pilih kombinasi declaratory relief + perintah struktural (target tahunan, rencana 12–24 bulan, audit independen). Sertakan matriks kepatuhan & pelaporan periodik.

Risiko Umum & Cara Mengelola

• Justiciability & yurisdiksi: kurangi risiko dengan fokus ke hak konkret & kewajiban prosedural (perencanaan, pelaporan).
• Biaya & SLAPP: rancang koalisi pro bono, dana urun, dan strategi komunikasi publik yang protektif.
• Kepatuhan pascaputusan: cantumkan milestone, pengawas independen, dan kewajiban pemerintah melapor berkala.

KPI Dampak

• Hukum: target emisi tahunan disahkan; indikator progress sektoral terbit & diaudit.
• Institusional: unit implementasi + anggaran iklim terbentuk; laporan kepatuhan terbit tepat waktu.
• Sosial: partisipasi pemuda dalam konsultasi kebijakan ≥ 50% kota/provinsi sasaran.

FAQ Singkat

Apakah gugatan pemuda “harus” melawan negara, bukan korporasi?

Tidak. Jalur terhadap korporasi makin kuat, terutama dengan temuan CHR Filipina tentang tanggung jawab HAM korporasi & dugaan pengaburan sains iklim.

Bagaimana jika pengadilan menolak yurisdiksi ekstra-teritorial?

Fokuskan dulu ke kewajiban domestik & exhaustion, atau gunakan NHRI/komisi HAM untuk membangun record bukti serta tekanan kebijakan—pelajaran dari Duarte Agostinho.

Adakah contoh remedy yang benar-benar operasional?

Ya: penyelesaian Hawaiʻi (2024) memuat target nol emisi transportasi 2045, unit dekarbonisasi, dan pelaporan pengadilan. Putusan Korea (2024) mewajibkan legislasi target 2031–2049.

Diperbarui: 14 September 2025

Sumber Utama

• ECHR — Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Switzerland (9 Apr 2024); Duarte Agostinho (inadmissible, 9 Apr 2024). :contentReference[oaicite:20]{index=20}
• Jerman — Neubauer v. Germany & analisis kelanjutan.
• Korea Selatan — Putusan MK 29 Agustus 2024 & ringkasan kasus.
• India — MK Agung (M.K. Ranjitsinh) mengakui hak untuk bebas dari dampak perubahan iklim.
• Filipina — Carbon Majors Inquiry (CHR), laporan final 2022.
• Jepang — Youth Climate Case Japan (gugatan pemuda melawan 10 perusahaan listrik).
• Indonesia — Pengaduan pemuda ke Komnas HAM (2022).
• Pascaputusan ECHR — pemantauan kepatuhan oleh Komite Menteri (kasus Swiss).